Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mengaku dirinya tidak menyukai pertentangan kelas. Sebab, putra sulung SBY itu menyebut dirinya bukan tipe demagog yang suka menghasut yang miskin melawan yang kaya.
Agus juga mengakui dirinya tidak antikonglomerat dan para pengusaha kaya. Dia berharap, di Jakarta investasi tumbuh dan bisnis bergerak sehingga, lapangan pekerjaan terus tumbuh dan penerimaan pajak sebagai pemasukan daerah semakin besar.
"Kalau dunia usaha bangkit dan tumbuh baik, lapangan pekerjaan bagi rakyat akan tersedia lebih banyak. Penerimaan pajak juga akan meningkat," kata Agus saat menyampaikan pidato politik pertamanya di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad (30/10).
Penerimaan pajak yang besar, kata Agus, akan sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Dengan meningkatnya pemasukan tersebut, dia bisa membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
"Nah, disini peran dunia bisnis amat besar. Kita memerlukan dunia usaha," ujar Agus.
Namun begitu, lanjut Agus, para pengusaha tersebut jangan melanggar undang-undang dan aturan yang ada. Tidak perlu melakukan suap-menyuap. Bisnisnya pun diharapkan jangan merusak lingkungan dan jangan mengorbankan rakyat demi keuntungan yang melebihi kepatutannya.
Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan 10 program unggulan yang akan dijalankan jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta 2017. Program pertama adalah bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu. Kedua, pengurangan penganggur dan penciptaan lapangan kerja. Program ketiga, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Program keempat, peningkatan kesehatan. Program kelima, peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan stabilitas harga. Program keenam, peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan.
Ketujuh, program smart, kreatif dan green city. Program kedelapan, pemeliharaan kemanan dan kerukunan warga Jakarta. Program kesembilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi semua, dan program terakhir peningkatan kualitas pemerintah dan birokrasi.
Sumber : Republika